Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang (LPPM UM) menggelar pleno seleksi Program Jatim Melaju 2026 sebagai bagian dari proses penentuan pendanaan riset kolaboratif antar perguruan tinggi negeri di Jawa Timur.
Kegiatan yang berlangsung di Klub Bunga Theme Park Hotel, Kota Batu, ini dihadiri oleh perwakilan lembaga penelitian dari lima perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) yaitu Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) serta sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN) di Jawa Timur yang tergabung dalam program tersebut meliputi Universitas Jember (UNEJ), Universitas Trunodjoyo Madura (UTM), Universitas, Pembangunan Nasional “”Veteran”” Jawa Timur (UPN Veteran – Jatim), UIN Maulana Malik Ibrahim (UIN Malang), UIN Sunan Ampel (UINSA), UIN Syekh Wasil Kediri, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember, UIN Madura, dan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Forum ini menjadi ruang koordinasi strategis dalam menentukan arah dan kualitas riset kolaboratif yang akan didanai.
Ketua LPPM UM, Prof. Aji Prasetya Wibawa, menegaskan bahwa Program Jatim Melaju tidak hanya berfungsi sebagai wadah kolaborasi antar kampus, tetapi juga diarahkan untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, keselarasan fokus penelitian antar perguruan tinggi menjadi kunci utama dalam menghasilkan dampak yang nyata.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa riset dalam program ini akan difokuskan pada bidang prioritas yang mencakup sains, teknologi, serta sosial humaniora. Pendekatan yang digunakan tidak terbatas pada satu disiplin ilmu, melainkan mendorong integrasi multidisipliner, termasuk kajian teknologi yang turut mempertimbangkan aspek sosialnya. Arah tersebut sejalan dengan upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Setiap proposal penelitian yang lolos seleksi dan memperoleh pendanaan diwajibkan menghasilkan luaran berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi, serta solusi aplikatif yang dapat diimplementasikan di masyarakat. Seluruh rangkaian penelitian ditargetkan dapat diselesaikan sebelum tahun 2027 dengan pengawasan pelaksanaan yang terstruktur.
Dari sisi pemerintah daerah, Koordinator Litbang Jirap Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Jawa Timur, Wiwik Heny Winarsih, menyampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam program ini mengacu pada visi dan misi Gubernur Jawa Timur melalui Nawa Bhakti Satya. Selain itu, perumusan topik penelitian juga didasarkan pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dihimpun dari perangkat daerah, sehingga riset yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Rangkaian Program Jatim Melaju 2026 sendiri telah dimulai sejak Februari 2026, ditandai dengan pengajuan proposal riset kolaboratif oleh masing-masing perguruan tinggi. Proses pengajuan dilakukan melalui sistem yang dikembangkan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai perguruan tinggi pengampu.
Program ini merupakan pengembangan dari inisiatif sebelumnya, yakni Jatim Pro, yang telah melibatkan lima PTN-BH di Jawa Timur, yaitu ITS, UM, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Airlangga (UNAIR). Keberhasilan kolaborasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi melalui skema Jatim Melaju.
Wakil Rektor III UM Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi, Prof. Markus Diantoro, M.Si. menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi forum rektor perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Ia menambahkan bahwa pleno yang diselenggarakan oleh LPPM UM menjadi tahap awal untuk menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antar institusi dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diselaraskan, terutama terkait perbedaan pemahaman istilah dan mekanisme antar perguruan tinggi. Oleh karena itu, forum pleno ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan komunikasi dan memastikan implementasi program berjalan lebih efektif ke depan.