Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang (LPPM UM) menjadi tuan rumah pertemuan strategis yang mempertemukan pimpinan dari 24 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) se-Indonesia pada Kamis (11/09/2025). Dalam acara bertajuk Monitoring dan Evaluasi (Monev), para pimpinan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) serta direktorat riset dan pengabdian kepada masyarakat (DRPM) ini berkumpul untuk merumuskan ulang arah dan kebijakan dua program riset unggulan nasional: Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) dan Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI).
Acara ini bukan sekadar evaluasi rutin. Dari ruang rapat di Aula lantai 9 Graha Rektorat UM, mengemuka seruan kuat untuk reformasi fundamental dalam ekosistem riset Indonesia. Para petinggi akademisi dan pemerintah menyuarakan urgensi untuk membongkar birokrasi yang kaku, menciptakan skema pendanaan yang lebih gesit, dan menjadikan kolaborasi multidisiplin sebagai DNA penelitian nasional.
Sebuah Seruan untuk Perubahan: Dari Regulasi Menuju Inovasi Disruptif
Tensi intelektual pertemuan ini secara tegas ditetapkan oleh Rektor UM Prof Dr Hariyono MPd. Dalam sambutannya, dia tidak hanya membuka acara, tetapi juga membuka sebuah diskursus kritis tentang bagaimana negara memperlakukan para penelitinya. Menurut dia, inovasi seringkali terbelenggu oleh aturan-aturan yang tidak lagi relevan dengan dinamika zaman. “Rezim birokrasi kita kadang-kadang justru menghambat peneliti untuk tumbuh lebih baik,” tegas Prof Hariyono di hadapan para pimpinan PTNBH. Dia mengkritik siklus pendanaan tahunan yang kaku yang seringkali membuat ide-ide cemerlang kehilangan momentum. Sebagai solusi konkret, dia mengusulkan agar penyusunan proposal RKI dapat dilakukan minimal dua kali dalam setahun.
Namun, gagasannya yang paling transformatif adalah ajakan untuk mengubah cara berpikir. Dia mendorong komunitas ilmiah untuk berani melampaui ‘context of justification’—sebuah terminologi dalam filsafat ilmu yang merujuk pada metodologi riset yang sangat ketat dan prosedural—dan merangkul ‘context of discovery’, yaitu keberanian untuk mengeksplorasi ide-ide baru yang berpotensi disruptif, bahkan jika itu berada di luar prosedur baku. Bagi dia, fondasi kemajuan bangsa terletak pada inklusivitas dan kesetaraan, yang menjadi ruang bagi lahirnya dialog dan penelitian substansial. “Para pendiri bangsa kita dulu ingin menjadikan bangsa yang inklusif, dan inklusivitas tidak mungkin bisa tercapai kalau tidak ada equality, tidak ada kesetaraan. Dan kesetaraan itulah yang memungkinkan ruang perjumpaan menjadi ruang dialog, dan di dalam dialog itulah penelitian yang substansial bisa kita kembangkan,” papar Prof Hariyono, menggarisbawahi visi kebangsaan dalam konteks akademik.
Visi Pemerintah: Menjadikan Riset sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Gagasan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah, yang diwakili secara daring oleh Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kemendikbudristek Dr Fuzan Adziman ST MEng. Dalam presentasinya, Dr Fuzan memaparkan data yang tidak terbantahkan mengenai hubungan erat antara kemajuan riset dan kemakmuran suatu negara. “Ada korelasi yang sangat jelas antara indeks teknologi di suatu negara, atau kemajuan di bidang riset dan inovasinya, dengan keberadaan negara itu dalam hal pendapatan perekonomiannya. Di sini kita lihat upper-middle income itu di 6,6, tetapi high-income countries itu ada di 8,4. Ini menunjukkan sangat tingginya kesenjangan,” jelas Dr Fuzan.
Data ini, menurut dia, menjadi landasan mengapa pemerintah kini menggeser paradigma riset dari sekadar pemenuhan kewajiban akademik menjadi motor penggerak ekonomi. Kuncinya, kata dia, adalah riset yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving), yang mendorong kolaborasi lintas disiplin dan kemitraan multi-pihak. “Kita inginnya agar kampus itu sebagai simpul pertumbuhan ekonomi. Ini adalah cita-cita yang coba kita bangun. Kenapa? Karena mata air ilmu, pembangunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia banyak sekali yang datang dari kampus-kampus. Kepakaran-kepakaran yang ingin kita tenunkan lebih jauh, itu sebetulnya kepakaran-kepakaran yang sifatnya komprehensif dan juga terintegrasi,” urainya dengan optimisme.
Spirit Kolaborasi dalam Angka dan Pantun
Semangat untuk maju bersama ini diekspresikan secara unik oleh tuan rumah. Ketua LPPM UM Prof Dr Markus Diantoro MSi memilih menyampaikan sambutannya melalui untaian pantun yang cerdas dan menggelitik, sebuah tradisi yang menyiratkan kehangatan dan keakraban. Di balik rima yang jenaka, terselip pesan kuat tentang optimisme dan target yang ambisius. “RKI tahun ini yang didanai 416, bagi proposal yang telah layak. Tahun depan bisa kita buat 1.111, perlu dana yang layak dan output yang berdampak,” ucap Prof Markus, memberikan gambaran nyata tentang skala dan harapan program RKI.
Dalam sesi wawancara, Prof Markus menguraikan lebih lanjut manfaat dari kolaborasi ini. “Melakukan bersama ini ternyata kita memperoleh ilmu-ilmu yang selama ini tidak dapatkan kalau penelitian sendiri,” ujarnya, menyoroti aspek transfer pengetahuan yang tidak ternilai dari program RKI. Perspektif ini diamini oleh Dr Jarot Heru Santosa MHum, perwakilan dari Direktorat Pengabdian Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat diwawancara, dia memaparkan bahwa esensi dari program ini adalah sinergi antar-lembaga. “Karena kolaborasi, kan seharusnya riset maupun pengabdiannya ada anggota dari universitas satu ke universitas lain itu gabung. Jadi tidak berdiri sendiri, tapi kolaborasi namanya,” terang Dr Jarot.
Penelitian: Ujung Tombak Kemajuan Bangsa
Sebagai pimpinan tertinggi asosiasi, Ketua Asosiasi LPPM PTNBH Seluruh Indonesia Prof Dr Benny Riyanto SH MH CN memberikan pandangan mengenai peran strategis riset. Menurut dia, hasil penelitian bukan hanya untuk publikasi, tetapi merupakan fondasi kemajuan bangsa. “Yang namanya ujung tombak perguruan tinggi adalah penelitian. Karena penelitian itu adalah jendela akademis yang akan membawa perguruan tinggi itu baik go international maupun sebagai ujung tombak dari kemajuan suatu bangsa. Karena melalui hasil-hasil riset itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan itu sendiri,” kata Prof Benny. Dia menekankan harapannya agar sinergi antara kementerian dan 24 PTNBH se-Indonesia ini, dapat terus terjalin dalam semangat simbiosis mutualisme.
Berikut Daftar 24 PTNBH Se-Indonesia:
1. Universitas Negeri Malang (UM)
2. Institut Pertanian Bogor (IPB University)
3. Institut Teknologi Bandung (ITB)
4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
5. Universitas Airlangga (Unair)
6. Universitas Andalas (Unand)
7. Universitas Brawijaya (UB)
8. Universitas Diponegoro (Undip)
9. Universitas Gadjah Mada (UGM)
10. Universitas Hasanuddin (Unhas)
11. Universitas Indonesia (UI)
12. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)
13. Universitas Lampung (Unila)
14. Universitas Negeri Padang (UNP)
15. Universitas Negeri Semarang (Unnes)
16. Universitas Negeri Surabaya (Unesa)
17. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
18. Universitas Padjadjaran (Unpad)
19. Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)
20. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
21. Universitas Sebelas Maret (UNS)
22. Universitas Sumatera Utara (USU)
23. Universitas Syiah Kuala (USK)
24. Universitas Terbuka (UT)
Pertemuan di Malang yang digelar LPPM UM ini lebih dari sekadar rapat koordinasi. Ini adalah sebuah penegasan kolektif dari para pemikir bangsa bahwa di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kolaborasi dan inovasi berbasis riset adalah satu-satunya jalan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.